kriminologi

1. Ruang Lingkup Studi Kriminologi
Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti penjahat dan “logos” yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan.
Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat sebagai tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain, mengambil harta orang lain, menipu, dan sebagainya).
Adanya tiga aspek tersebut maka Sutherland menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 bagian yang terkonsentrasi dalam 3 bidang ilmu, yakni :
1. Sosiologi hukum, yang bertugas mencari melalui analisis ilmiah kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana.
2. Etiologi kriminal yang bertugas mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab terjadinya kejahatan.
3. Penoligi, yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.
Objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

2. Ilmu Kriminologi
Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup:
a. Antropologi Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.
b. Sosiologi Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
c. Psikologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
e. Penologi
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
Dan kriminologi terapan berupa :
a. Higiene kriminil
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang.
b. Politik kriminil
Usaha penaggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.
c. Kriminalistik
Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
Keterkaitan kriminologi dengan ilmu lainnya:
a. Ilmu Hukum Pidana
Antara kriminologi dan ilmu hukum pidana terdapat hubungan saling bergantung. Ilmu kriminologi penting untuk dipelajari aparatur penegak hukum khususnya dan aparatur Negara umumnya.
b. Ilmu antropologi
Perhatian tentang bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kebudayaan terhadap perilaku anggota masyarakat, yang pada gilirannya menghantarkan pemahaman tentang perilaku jahat dalam konteks kebudayaan, dapat diperoleh kriminologi dengan bantuan antropologis yang memadai.
c. Ilmu Psikologis
Member sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat.
d. Ilmu Sosiologis
Melalui pemahaman sosiologis dalam penjelasan kriminologi terlihat upaya kriminologi menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala social. Sisiologi membantu kriminologi untuk menguak pengertian dan pemahaman dari berbagai bentuk hubungan social yang terjadi serta berbagai aspek yang merupakan produk daripada hubungan social tersebut termasuk kejahatan.
e. Ilmu Kriminalistik
Penerapan berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bukti-bukti mati sebagai suatu akibat adanya peristiwa kejahatan dengan maksud agar bukti-bukti tersebut dapat dianalisis dan menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dlam upaya penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
Sejarah perkembangan ilmu kriminologi :
a. Spiritualisme
Dalam penjelasan tentang kejahatan, spirtualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang dating dari tuhan atau dewa dan keburukan yang dating dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan. Sebagaimana kita ketahui, bagiorang-orang dengan kepercayaan primitive, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.
b. Naturalisme
 Aliran Klasik
Dasar pemikiran ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam aliran klasik ini lahir Code Civil Napoleon dan juga konstitusi Amerika. Adanya persamaan dihadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan diterapkan secara murni pada saat itu.
 Aliran Neo Klasik
Pemberlakuan secara kaku Code Penal Perancis terhadap pelaku kejahatan di bawah umur, di mana tidak adanya suatu pembedaan pemberian hukuman terhadapnya, dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Meski mazhab neoklasik, tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan.
 Aliran Positifis
Secara garis besar aliran positifis membagi dua pandangan, yaitu :
1. Determinisme Biologis
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
2. Determinisme Cultural
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.
Dalam perkembangan teorinya ini Lambrosso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Berdasarkan penelitiannya, Lambrosso mengkalisikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu :
1. Born Criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme
2. Insane Criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid.
3. Occasional Criminal atau Criminaloid yaitu perilaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. Criminal of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Unsur-Unsur Kejahatan
Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.
Sementara tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambrosso, Rafaelle Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya ternyata tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

4. Arti dan Status Penjahat
Secara yuridis dapat kita namakan petindak pidana/penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. M.Elliot dan Sutherland berpendapat bahwa penjahat adalah dia yang telah melanggar Undang-Undang, dia yang telah melakukan kejahatan. Dengan demikian orang-orang yang melanggar Undang-Undang atau hokum pidana, tertangkap tangan, dituntut, dibuktikan kesalahannya di muka pengadilan, serta kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum.
Beberapa ahli kriminologi membatasi istilah penjahat ini pada mereka yang memenuhi cirri-ciri tertentu yaitu seseorang pelanggar hukum yang mempunyai keahlian-keahlian, sikap-sikap, dan hubungan-hubungan sosial yang menunjukkan kematangan dalam kebudayaan penjahat.
M. Elliot menyatakan bahwa pengetahuan kita mengenai penjahat, dalam hal ini yaitu terpidana, adalah sebenarnya pengetahuan mengenai tipe penjahat yang kurang ahli (less skillful type), yaitu mereka yang tidak cukup pandai untuk melepaskan diri dari kejaran polisi. Sebagian terpidana adalah mereka yang benar-benar jahat. Dikatakan pula oleh M. Elliot, bahwa seperti ucapan Socrates bahwa semua orang adalah pembohong, maka dapat pula dikatakan bahwa semua orang adalah penjahat.
Dalam mencoba menyusun klasifikasi pelaku kejahatan maka ada beberapa aspek yang dapat kita gunakan, yakni:
 Menurut status sosial pelaku kejahatan
a. White Collar Criminal atau Elite Criminal, yaitu pelaku kejahatan yang tergolong mempunyai status social tinggi atau terhormat dalam suatu masyarakat. Mereka ini adalah para pejabat, para pengusaha, para cendikiawan, atau para ahli dalam berbagai bidang pekerjaan, yang disebut juga the upper class criminal atau penjahat tingkat atas.
b. The Lower-class Criminal, yakni para pelaku kejahatan yang tidak mempunyai status social tinggi di masyarakat. Pada umumnya jenis kejahatan yang dilakukan oleh mereka adalah yang terkait dengan motif ekonomi, kejahatan jalanan (street crimes), seperti perampasan, penodongan, penganiayaan ataupun jenis-jenis kejahatan yang tidak direncanakan atau bersifat spontan.
 Menurut tingkat kerapihan organisasi
a. The Organized Criminals, yaitu para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi. Mereka melakukan kejahatan dengan menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan yang dikendalikan oleh kelompok mereka.
b. Non-Organized Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang dalam aktivitasnya bersifat individual dan tidak terorganisasi
 Menurut kepentingan pencarian nafkah
a. Professional Criminal, yaitu para pelaku kejahatan yang telah menjadikan kejahatan sebagai profesinya, sebagai mata pencaharian pokoknya.
b. Non-Professional Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan secara incidental saja, dengan kata lain, mereka melakukan kejahatan tidak sebagai mata pencaharian tetapi hanya didorong oleh situasi dan kondisi tertentu pada satu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.
 Menurut aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan
a. The Episodic Criminals, yakni pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya sebagai akibat dorongan perasaan/emosi yang mendadak tak terkendali. Misalnya, seorang ayah yang membunuh seorang laki-laki sewaktu ia melihat anak putrinya sedang diperkosa oleh laki-laki tersebut.
b. The Mentally Abnormal Criminals, yakni pelaku kejahatan yang jiwanya abnormal, misalnya orang yang psokopatis.
c. The Non Malicious Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena menurut keyakinan mereka perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan. Misalnya seorang pengikut aliran kepercayaan sesat yang melakukan hubungan seks bebas sesame umat karena mereka percaya bahwa mereka harus saling mengasihi tanpa terikat dengan perkwinan.
 Menurut aspek kebiasaan dilakukannya kejahatan
a. Habitual Criminals, yakni orang yang melakukan kejahatan, baik dalam arti juridis maupun dalam arti kriminologis, secara terus menerus sebagai kebiasaan. Misalnya seorang pelacur, pemabok, penjudi, dan sebagainya.
b. Non-Habitual Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan bukan karena kebiasaan tetapi ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu.

5. Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan
Reaksi represif adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap peristiwa kejahatan. Artinya, atas kejahatan yang terjadi, masyarakat melalui lembaga penegak hukum akan memberikan reaksi negatif berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.lembaga penegakan hukum sebagai suatu lembaga yang diberi mandate oleh masyarakat, dalam bereaksi terhadap kejahatan tidak terlepas dari keberadaannya sebagai suatu system, yakni system peradilan pidana. Polisi sebagai (palang pintu) system peradilan pidana adalah unsure yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan demikian merupakan lembaga penegak hokum yang pertama bergerak memberikan reaksi (represif) apabila terjadi peristiwa kejahatan di dalam masyarakat.
Berdasarkan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) ditetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparatur lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Laporan, pengaduan ataupun informasi masyarakat adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai
 Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
 Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Reaksi masyrakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi, dapat terwujud secara formal sebagai system peradilan ppidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarkat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.
Pencegahan kejahatan telah lama dianggap salah satu objek utama dari politik criminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas dan buruk. Akan lebih tepat untuk mendiskusikan pencegahan kejahatan sebagai suatu pendekatan atau model yang mungkin dapat diterapkan daripada menganjurkan sebuah teori tentang pencegahan kejahatan itu sendiri. Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kiser (Graham John, 1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum : (a) pencegahan primer (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.
Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer melalui pendidikan, perumahan, ketenaga-kerjaan, waktu luang dan rekreasi.
Sedangkan pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminologi dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder.
Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar utang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.
Mempertimbangkan pemikiran bahwa strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan, yaitu : (a) pendekatan social, (b) pendekatan situasional, (c) pendekatan kemasyarakatan.

6. Teori-Teori Kriminologi
• Biologis
Cesare Lombroso
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, yang berbeda dengan noncriminal. Teori Lombroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak disbanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari noncriminal melalui beberapa atavistic stigmata-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.
Menurut lombroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari 5 stigmata adalah seorang born criminal atau penjahat yang dilahirkan. Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili born criminal. Penjahat perempuan memiliki banyak persamaan sifat dengan kanak-kanak; moral sense mereka berbeda; penuh dendam, cemburu.
Disamping kategiri born criminal diatas, Lombroso menambahkan 3 kategori lainnya yaitu insane criminals dan kriminoloids. Insane criminal bukanlah penjahat sejak lahir; mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu. Kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dengan salah. Kriminoloids mencakup suatu kelompok ambigous termasuk penjahat kambuhan (habitual kriminals), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Enrico ferri
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaru-pengaruh interaktif diantara factor-faktor fisik (seperti ras, geografis serta temperatur), dan factor-faktor social (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau dibatasi dengan perubahan-perubahan social.
Ferri mengklasifikasikan 5 kelompok penjahat :
a. The born criminals atau instinctive criminals
b. The insane criminals (secara klinis diidentifikasikan sebagai sakit mental)
c. The passion criminals (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis)
d. The occasional criminals (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan social lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal)
e. The habitual criminals (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial)

Raffaele garofalo
Dipengaruhi teori Lombroso tentang atavistic stigmata, garofalo menelusuri tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang ia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral).
Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimis) ditemukan didalam seluruh masyarakat, tidak peduli pandangan pembuat hokum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian menurut garfalo mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dari probity/ kejujuran (menghargai hak milik orang) dan piety (sentiment of revulsion againse the voluntary infliction of soffering on others). Seorang individu yang memiliki kelemahan organic dalam sentiment-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan.

Gharles buchman goring
Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan nonpenjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.
Meskipun ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, ia yakin bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan factor-faktro penentu dalam kepribadian criminal.

• Psikologis
a. Samuel yochelson dan Stanton samenow
Yochelson dan samenow mengidentifkasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada dalam penjahat yang mereka teliti keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang snagat melambung. Tiap ia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan member reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.
b. Sigmend freud
Sigmend freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overaktve conscience” yang mengahsilkaan perasaan bersalah yang lebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.
Pendekatan psycoanalitic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi moral maupun social. Meski dikritik, 3 prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan respresentasi dari konflik psikologis.

c. Dugdale dan goddard
Menurut dugdale kriminalita merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. dalam bukunya dugdale menelusuri riwayat atau sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan keluarga lebih dari 1000 anggota 1 keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat dia menemuikan 6 orang yang saling berhubungan/berkaitan disatu penjara di new York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ade jukes, yang dia sebut sebagai “mother of criminols”, dugdale mendapati diantara 1000an anggota keluarga itu 280 itu orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang menderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.

Kesimpulan yang sama diperoleh henry goddard dalam studinya tentang keluarga besar martin kallikak, goddard menemukan lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah kallikak disbanding keturunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.

7. Teori-Teori Kriminologi
A. Anomie: Emile Durkheim
Satu cara dalam mempelajari sauatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kaa lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi.
Masyarakat seperti itu ditandai oelh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut dysfunction.
Ilustrasi terbail dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (suicide) yang terjadi di negaranya Perancis, dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisas data statistic ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (sudden economic change), baik perubahan itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke dalam stu cara/jalan hidup yang tidak dikenal (unfamiliar). Aturan-aturanyang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.
Menurut Durkheim factor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan sudden change (perubahan mendadak).
B. Strain Theory: Robert K. Merton
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social structure (sturktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya.
Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.
Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang beorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Mertonmenekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: cultural aspiration atau culture goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan institutinalised means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu.
Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapidi bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.
Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tapi tidak secara merata. Seorang anak yang terlahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau professional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan.
Meski Merton berpendapat bahwa kekurangan legitimate means bagi setiap orang untuk mecapai tujuan-tujuan material dapat menciptakanmasalah, dia juga berpendapat tingginya angka penyimpangan tidak dapat semata-mata dijelaskan atas dasar kekurangan srana-sarana tadi.
Keinginan untuk meningkat secara sosial tadi membawa kepada penyimpangan. Karena menurut Merton, adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means. Anggota-anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh di belakang dalam lomba meraih kesuksesan tersebut dan mereka benar-benar haruslah orang yang berbakat atau sangat beruntung untuk mencapainya.

Demokrasi

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa azaz dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragamayang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.
Sistim demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 s.M) merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat dilaksanakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit. Lagipula, ketentutuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan.
Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feudal yang kehidupan sosial serta spirittuilnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.
Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar) (1215). Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feudal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata,namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.
Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum, ini dinamakan konstitusionalisme.
Menurut Carl J. Friedrich konstitusionalisme adalah gagasan bahwa “pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.
Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan atau dengan kata lain yang hanya merupakan suatu “anatomy of a power relationship” yang dapat dirubah atau diganti kalau power relationship itu sudah berubah. Undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan pihak lain menjamin hak-hak azasi dari warga negaranya. Undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun.
Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi lambat laun berubah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.
Sesuai dengan perubahan dalam jalan pikiran ini perumusan yuiridis mengenai negara hukum klasik seperti yang dianjurkan oleh A.V. Diecy dalam abad ke-19 dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup :
a. Supremasi aturan-aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalu melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.
Juga ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II. Disamping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi harus diakui dan dipelihara dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Penyelesaian dari soal kelaparan, kemiskinan dan pengangguran merupakan syarat agar supaya Rule of Law dapat berjalan dengan baik. Untuk bias menyelenggarakan ini perlu ada kekuasaan administratif yang kuat.
Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law ialah:
1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan
Disamping merumuskan gagasan Rule of Law dalam rangka perkembangan baru, timbul juga kecenderungan untuk member perumusan mengenai demokrasi sebagai sistim politik. Menurut International Commision of Jurists perumusan yang palimg umum mengenai sistim politik yang demokratis adalah “suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang beranggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Ini dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan.
Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory member definisi sebagai berikut: “sistim politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-waki yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kesamaan politik”. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Henry B. Mayo merumuskan beberapa nilai yaitu: menyelesaikan perselisihan dengan damai, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpian secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan.

teori kontrol sosial

klik disini y ?????????

ORBA

Metode Pembelajaran

klik disini

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.